JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K yang dipimpin Wakil Presiden Boediono berupaya terus menyisir basis data jumlah orang miskin di Indonesia agar tidak terjadi kesalahan target. Kesalahan target selama ini diperkirakan masih mencapai 10 persen.

Kesalahan yang dimaksud adalah orang kaya dan tidak berhak justru mendapatkan bantuan kesejahteraan dari pemerintah (error of inclusion). Sebaliknya, mereka yang papa dan seharusnya mendapatkan santunan justru tersisihkan dan terlupakan (error of exclusion).

Demikian disampaikan Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widiantoro, yang juga Deputi Sekretaris Wapres Bidang Kesejehteraan Rakyat, kepada pers, saat dimintai tanggapannya oleh Kompas mengenai target kesalahan data orang miskin yang selama ini masih terjadi, di halaman Istana Wapres, Jakarta, Jumat (18/6) petang tadi.  

"Selama ini, persentasi target kesalahannya rata-rata hanya 10 persen dari data berjumlah 17,5 juta rumah tangga yang mendekati miskin. Akan tetapi, ini bagi kami angka 10 persen cukup sedikit. Kalau di negara-negara lain, target kesalahannya justru cukup besar, yaitu sampai 50-60 persen," tandas Bambang.

Menurut Bambang, meskipun akan disisir dalam survei berikutnya, data yang digunakan sementara ini, masih digunakan. Penyebab target kesalahan itu karena tipis sekali batas antara rumah tangga yang miskin dan yang mendekati miskin.

"Ini feneomena di negara berkembang. Sekarang ini, banyak sekali orang yang tinggal sedikit di atas garis kemiskinan. Jadi, gampang sekali orang masuk dan keluar sehingga sulit untuk membedakannya antara rumah tangga yang miskin sekali dengan yang mendekati miskin," jelas Bambang.

Sejauh ini, tambah Bambang, TNP2K terus mempelajari target kesalahan tersebut. "Kami akan meneliti karakteristik keluarga seperti apa yang masuk error of inclusion dan error of exclusiontadi. Itu, artinya, dalam surveri berikutnya, variabel-variabel yang menentukan dua target kesalahan itu harus dimasukkan agar tidak terjadi kesalahan dan menjaring yang memang benar-benar berhak," lanjutnya.

Tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bambang menambahkan, program itu tetap berlangsung meskipun data yang lama masih digunakan. Data lama untuk Jamkesmas tercatat masih 19 juta rumah tangga miskin, dan itu belum ada perbaikan. "Namun, pemerintah daerah, kan, juga memiliki program sendiri-sendiri sehingga sebenarnya upaya penanggulangan kemiskinan tidak terlalu jelek banget," demikian Bambang.

Sebelumnya, Wapres Boediono untuk pertama kalinya memimpin rapat pleno TNP2K. Rapat dihadiri sejumlah menteri di antaranya Menko Kesejehtraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dan Menteri Sosial Salim Segaf Aljufrie.

Menurut juru bicara wapres, Yopie Hidayat, selain mendengarkan penjelasan TNP2K mengenai perkembangan upaya penanggulanggan kemiskinan, dilaporkan juga ke Wapres Boediono mengenai hak inisiatif DPR yang tengah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai Badan Pelaksana Sistem Jamkesmas.

Tentang TNP2K, Yopie menambahkan, mulai bulan Juli depan, TNP2K akan memiliki kantor sekretariat sendiri yang letaknya di hadapan pintu belakang Istana Wapres.